pasien malang

Film yang bersejarah... #uopooo

BKM = (B)ANTUAN (K)E MANA-(M)ANA?

BKM = (B)ANTUAN (K)E MANA-(M)ANA?

“Jadi untuk seluruh proses pendistribusian beasiswa kepada mahasiswa, pihak universitas sendirilah yang mengelolanya. Universitas harus pandai-pandai menyeleksi dan memilih mahasiswa mana saja yang layak menerima beasiswa dan yang tidak,” (Prof. Dr. Ir. Budi Santosa Wignyosukarto D. I. P . H. E., koordinator Kopertis wilayah V)

 

Ada  kejadian menarik  di  kampus  Sanata  Dharma  pada awal  semester  genap  tahun  ini.  Banyak  mahasiswa berbondong-bondong  menuju  papan  pengumuman  di sekretariat prodi masing-masing untuk melihat beberapa carik kertas bertandatangankan WR III. Sebagian mahasiswa menunjukkan raut wajah gembira, sebagian lagi terlihat kecewa dengan senyum kecut di wajah. Ada juga yang spontan tak percaya. Tak ada pengumuman undian berhadiah di situ, bukan juga pengumuman nilai ujian mata kuliah dari dosen. Beberapa carik kertas itu bertuliskan nama-nama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa BKM (Bantuan Khusus Mahasiswa).

Kegelisahan Mahasiswa; Beasiswa  tak Tepat Sasaran?

Adanya  beasiswa  BKM  pada  awal  semester  genap  tahun  ini banyak  menimbulkan  kegelisahan  di  kalangan  mahasiswa Universitas  Sanata  Dharma  (USD).  Beberapa  mahasiswa  masih bingung  dan  bertanya-tanya  mengenai  kriteria  mahasiswa  yang berhak  mendapatkan  beasiswa  BKM  tersebut. “Untuk kriteria yang ditetapkan oleh kampus, saya tidak  tahu.  Tiba-tiba  saja  saya  mendapatkan beasiswa  BKM  itu  padahal  saya  tidak  pernah mengajukan  syarat-syarat  untuk  mendapatkan beasiswa  kepada  rektorat.  Teman-teman  saya banyak  yang  dapat.  Ada  yang  memang  pantasmendapatkannya  karena  mereka  memang membutuhkan, tapi ada juga mahasiswa yang dalam segi ekonomi mampu  tapi  tetap dapat beasiswa,” ujar Teti, mahasiswi PBSID  '06.

Dalam  proses  pembagian  dan  sosialisasi, beasiswa  BKM  yang  dikeluarkan  oleh  kampus tersebut   ter jadi   secara  mendadak  tanpa sepengetahuan mahasiswa. “Untuk beasiswa BKM ini,  saya  tidak  tahu  sama  sekali,  tiba-tiba  saja  ada pengumuman  dari WR  III  mengenai  nama-nama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Tapi saya tidak  mendapatkan  beasiswa  tersebut,”  tambah suster Angelina, mahasiswi PBSID  '07.

Terdapat  berbagai  asumsi  dan  spekulasi  yang merebak di kalangan mahasiswa berkaitan dengan munculnya BKM ini. Andri, mahasiswa PBSID '07 berspekulasi bahwa sebenarnya pengadaan beasiswa BKM  itu  hanya  untuk  memenuhi  kuota  dari pemerintah.    “Gambarannya  mungkin  seperti  ini, pemerintah memberi kuota sebanyak 100 mahasiswa yang harus mendapatkan beasiswa, tapi universitas hanya  mendapatkan  70  mahasiswa  yang  berhak mendapatkan,  sedangkan  30  yang  lain  dicari seadanya. Kemungkinan mahasiswa yang berjumlah 30 orang  itu adalah mahasiswa yang  sering meminta dispensasi,”  tuturnya.

Teti pun  sependapat dengan hal  tersebut. “Saya sebenarnya mendapat  beasiswa  tersebut,  tapi  saya tidak mengambilnya  karena  terlambat.  Saya  pikir, mahasiswa  yang  mendapatkan  BKM  adalah mahasiswa  yang  sering  mengajukan  dispensasi ketika  membayar  uang  kuliah,  seperti  saya,” jelasnya  sembari  tertawa.  Teti  menjelaskan  lagi bahwa  sebenarnya  ia  termasuk  mahasiswa  yang dalam  segi  ekonomi  mampu  tapi  pihak  rektorat menganggapnya tidak mampu karena terlalu sering meminta  dispensasi.  “Dalam  segi  ekonomi  saya mampu,  saya  meminta  dispensasi  hanya  untuk menunda membayar  uang  kuliah  dulu,  buat  jaga-jaga,”  tambahnya  lagi.

Lain  lagi  dengan  Pandu, mahasiswa Akuntansi '08.  Menurut  dia,  pembagian  beasiswa  BKM merupakan  hasil  acak  dari  pihak  prodi.  “Menurut saya,  pengadaan  beasiswa  BKM  itu  diberikan kepada mahasiswa secara acak dengan tidak melihat IPK  dan  keadaan  keluarga  mahasiswa  yang bersangkutan. Hal  ini  saya  lihat dari  teman-teman saya  yang mendapatkan BKM,  ada  juga  teman saya yang tidak terlalu tinggi IP-nya akan tetapi mendapatkan BKM,” ujar Pandu.

Dika  dan  Rini,  mahasiswi  PBSID  angkatan 2007  mempunyai  kebingungan  yang  berbeda. Mereka  mempermasalahkan  tentang  sistem pengelolaan  dan  distribusi  beasiswa  tersebut. “Saya  dulu  juga  pernah mendapatkan  beasiswa BKM.  Tapi  untuk  tahun  ini  agak  aneh,  karena seingat saya dulu, saya mengajukan persyaratan dulu  baru  mendapat  beasiswanya.  Sedangkan pada  semester  ini  sangat  berbeda,  mahasiswa langsung  mendapatkan  BKM,  baru  kemudian menyerahkan  syarat-syarat  yang  diperlukan kepada  rektorat.  Lha,  ini  kan  aneh?”  tanggap mereka mengenai beasiswa BKM  tahun  ini.

Proses dan Sistem Distribusi Beasiswa

Mengenai  permasalahan  beasiswa  BKM  ini rektorat  pun  angkat  bicara.  “Untuk  masalah beasiswa,  sebenarnya  ada  banyak  macamnya. Beasiswa  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan prestasi,  seperti  PPA  (Peningkatan  Prestasi Akademik)    dan  BBM  (Bantuan  Biaya Mahasiswa),  dan BKM. BKM  adalah  beasiswa dari  Kopertis  yang  bertujuan  untuk  membantu mahasiswa  yang  kurang  mampu.  Beasiswa  ini sudah berjalan sejak kenaikan harga BBM  (Bahan Bakar Minyak)  tahun  lalu,  sehingga mahasiswa dapat  tertolong  dari  segi  ekonomi,”  kata  Rm. Kuntoro S.J.  selaku WR  III.

Prof.  Dr.  Ir.  Budi  Santosa  Wignyosukarto D.I.P. H. E selaku koordinator Kopertis wilayah V (wilayah Yogyakarta) sependapat dengan WR III. “Kopertis  mempunyai  kuota  beasiswa  dari DIKTI.  Terdapat  tiga  macam  beasiswa  dari Kopertis, PPA (Peningkatan Prestasi Akademik), BBM,  serta  BKM.  PPA  dan  BBM  diberikan secara rutin tiap tahun dengan tujuan membantu mahasiswa  yang  tidak  mampu  agar  prestasi akademiknya meningkat. Sedang BKM diadakan untuk membantu mahasiswa yang dilihat dari segi ekonomi  kurang.  BKM  ini  ada  sejak  presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  menaikkan  tarif BBM, sehingga mahasiswa yang kurang mampu tidak begitu terbebani dengan naiknya tarif BBM tersebut,”  jelas Budi.

Kopertis  mempunyai  alokasi  dana  beasiswa pada  masing-masing  PTS  (Perguruan  Tinggi Swasta) yang  disesuaikan  pada  proporsi mahasiswanya.  Dalam  prosesnya,  Kopertis mengandalkan  laporan  akademik  untuk memberikan  ketepatan  laporan  sehingga  dapat diperiksa  dengan  cermat  oleh Kopertis. Setelah itu kuota diserahkan pada PTS sendiri, dari PTS masuk ke Kopertis dan diproses lagi. Hibah baru cair dari bulan Januari sampai Maret. “Jadi untuk seluruh proses pendistribusian beasiswa kepada mahasiswa,  pihak  universitas  sendirilah  yang mengelolanya. Universitas  harus  pandai-pandai menyeleksi  dan memilih mahasiswa mana  saja yang layak menerima beasiswa dan yang tidak,” ujarnya   lagi.

Untuk beasiswa BKM, Kopertis mendapatkan alokasi  dana  dari  pemerintah  sekitar  12,4  M. Semua  mahasiswa  universitas  swasta  di Yogyakarta  berpeluang  untuk  mendapatkan beasiswa  BKM.  Namun,  belum  tentu  semua mahasiswa  universitas  swasta  di  Yogyakarta mendapatkan  beasiswa  ini.  Hanya  universitas yang  taat  pada  azas  saja  yang  akan mendapatkan bantuan  ini.  “Yang  dimaksud  dengan  universitas yang taat pada azas adalah  yang mampu memenuhi syarat-syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Salah satunya  dengan memberikan  laporan  berupa  data mengenai  mahasiswa  yang  direkomendasikan untuk mendapat beasiswa BKM baik sebelum dan setelah  mendapatkan  beasiswa.  Harapannya, beasiswa  yang  ada  dapat  dimanfaatkan  seoptimal mungkin,” terang Budi. Lebih lanjut ia mengatakan diharapkan  beasiswa  tersebut  dapat  digunakan sebagai modal kewirausahaan oleh mahasiswa yang mendapatkannya. Dengan begitu, mahasiswa dapat mandiri bahkan dapat menggunakan uang dari hasil usahanya  dipakai  untuk  meringankan  biaya kuliahnya.

Masalah Penyeleksian dan Waktu?

“Proses penyeleksian dan pemilihan mahasiswa yang  layak  untuk  mendapatkan  beasiswa  yang diadakan  pihak  universitas  sudah  cukup  baik. Contohnya,  untuk  beasiswa BBM  dan  PPA  kami sudah menyosialisasikannya sejak beberapa bulan sebelumnya. Kami menempelkan pengumuman di papan pengumuman tiap prodi. Pengumuman berisi syarat-syarat  yang  harus  dikumpulkan  oleh mahasiswa dalam batas waktu tertentu. Setelah itu, kami  menyeleksinya,  bahkan  untuk  beasiswa tertentu,  ada  wawancara  juga  dalam  proses penyeleksian,” ujar WR III ketika ditanya  tentang proses pendistribusian beasiswa.

Menanggapi dugaan beasiswa yang  tidak  tepat sasaran,  WR  III  mengatakan  bahwa  masalah tersebut disebabkan oleh sedikitnya rentang waktu yang  diberikan  oleh  pihak  Kopertis  untuk menyerahkan  data-data  mahasiswa.  “Sedangkan untuk  distribusinya, mengapa  banyak mahasiswa yang  ternyata mampu secara ekonomi akan  tetapi tetap   mendapatkan beasiswa   BKM,  permasalahannya  terdapat  pada  rentang  waktu penyeleksian  yang  begitu  singkat.  Saat  itu,  kami hanya  diberi  waktu  oleh  Kopertis,  untuk menentukan mahasiswa yang berhak memperoleh beasiswa BKM,  kira-kira  seminggu  saja. Dengan waktu  sesingkat  itu,  penyeleksian  dengan pengumpulan berkas dahulu dan seterusnya dirasa tidak mungkin. Lalu akhirnya kami pilih mahasiswa yang  dulu  pernah  mendaftar  beasiswa  tapi  tidak mendapatkannya  atau  mahasiswa  yang  sering meminta dispensasi uang kuliah.”

            Lantas,  bagaimana  tanggapan  koordinator Kopertis mengenai beasiswa BKM yang tidak tepat sasaran ini? “Kami rasa dari pihak Kopertis sudah memberikan waktu yang cukup pas kepada seluruh PTS  untuk  mengadakan  seleksi  mahasiswa  yang layak mendapatkan beasiswa ini. Waktu yang kami berikan  lebih  dari  satu  minggu,  kalau  ada  yang kurang dari satu minggu berarti pemberitahuannya yang  terlambat.  Untuk  masalah  bagaimana  cara menyeleksinya  kami  serahkan  pada  PTS masing-masing,  kami  tinggal  terima  berkasnya,”  tandas Budi.

Kembali ke Prodi dan Mahasiswa

Ketua program studi Bimbingan dan Konseling turut  mengungkapkan  pendapatnya  mengenai pemberian beasiswa BKM ke tiap-tiap mahasiswa di  program  studi  masing-masing.  “Saya  melihat bahwa  WR  III  kurang  melibatkan  prodi  dalam proses merekomendasikan mahasiswa  yang  layak untuk  mendapatkan  beasiswa.

Selama  ini,  kaprodi  hanya dimintai  tanda  tangan  transkrip nilai saja. Sedangkan dari pihak Kopertis meminta data ekonomi keluarga,” ungkap Dr. M.M Sri Hastuti, M.Si. Ia juga menambahkan bahwa kaprodi  BK  pernah  mendapat tawaran  BBM  dari  Kopertis.   “Se h a r u s n y a     b e a s i swa  diberikan  kepada  mahasiswa yang kurang mampu,  tetapi pada kenyataannya  dananya  masih b e l u m   tepat   s a s a r a n  dikarenakan  kurangnya  data. Prodi tidak diikutsertakan untuk mengambil kebijakan siapa saja yang  layak  mendapatkan beasiswa itu, sedangkan seluruh data keluarga mahasiswa ada di prodi, BAA, dan keuangan WR I I .   Jadi ,   yang  memohon dispensasi  juga  layak  dibantu. Sebenarnya  karakteristik  dari peningkatan prestasi mahasiswa y a n g   b e n a r - b e n a r   t a h u  mengenai  hal  ini  adalah  prodi sendiri,”  ungkap  Sri  Hastuti seraya  tersenyum  kepada  kami saat diwawancarai.

Dari pihak mahasiswa sendiri, beberapa  juga  menyatakan p e n d a p a t n y a   t e n t a n g  ketidaktepatan  sasaran  beasiswa BKM,   “ S e h a r u s n y a   a d a  koordinasi yang  jelas antara pihak rektorat  dengan  prodi,  biasanya prodi  lebih  mengetahui  secara langsung  bagaimana  keadaan mahasiswa itu sendiri selama dia kuliah,   apakah  mahasiswa tersebut   benar-benar  butuh bantuan atau  tidak. Jangan sampai uang yang telah diberikan kepada mahasiswa  tersebut  digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Misalnya,  buat  jajan  atau malah buat  shopping,”  kata  Ardi, mahasiswa Teknik Mesin  '07. “Kita lihat lagi apa tujuan dari beasiswa  itu  sendiri.  Jika  intensi awal beasiswa itu bertujuan untuk m e n i n g k a t k a n   p r e s t a s i  mahasiswa,  maka  mahasiswa yang  dipilih  harus  benar-benar mahasiswa yang mampu menjaga atau  bahkan  meningkatkan kemampuan akademiknya setelah dibantu.  Jika  beasiswa  yang di tujukan  untuk  membantu mahasiswa  yang  tidak  mampu secara  keuangan,  maka  harus benar-benar  dipilih  mahasiswa yang benar-benar butuh bantuan, agar  tidak  menimbulkan  salah persepsi  di  antara  mahasiswa sendiri” ujar  suster Angelina.

WR  III  menambahi  “Untuk mendata dengan  tepat siapa yang benar-benar      membutuhkan atau  tidak  itu  sangat  sulit.  Mahasiswa  seharusnya  lebih aktif   mencari   informasi .  Sehingga  yang  benar-benar membutuhkan mau  datang  dan membicarakan yang  sebenarnya.  Masalahnya,  dari  mahasiswa yang  kurang  mampu  sendiri masih  kurang  mau  untuk mencari bantuan. Bantuan akan selalu  ada  jika mahasiswa mau terbuka pada kita”,  tandasnya.

Penulis:

Leo Agung Bayu W

 

Reportase Bersama

Marsianus Bathara

Vincentius Wisnu Aditya

 

Akhir dari Sidang Kuasa

(Sebuah refleksi dan analisis tentang dekadensi militansi dan intelektual pergerakan mahasiswa)

Akhir-akhir ini sidang jajaran penguasa kampus yang terdiri dari pemerintah, rektorat, dan para korporat kaya sedang direpotkan oleh tindak-tanduk subversif yang mereka pikir begitu berbahaya bagi mapannya kekuasaan mereka. Tindak-tanduk itu berangkat dari beberapa mahasiswa pembangkang yang tidak mau tunduk dengan sistem yang menurut mereka “salah arah” dan tidak humanis. Mereka berorganisasi, mempertajam senjata dengan pengayaan wacana, bergerak walau kecil dan sporadis, dan yang paling ditakuti adalah: Ya! Mereka militan. Selain pembangkang, mereka adalah jenis mahasiswa yang tahan banting. Selalu saja ada jalan untuk melawan. Perlawanan mulai dari tataran ideologis seperti perang wacana dengan rektorat, tentang apakah pendidikan di kampus mereka adalah pendidikan yang humanis atau fasis. Tataran praktis, seperti memperdebatkan regulasi yang tidak tepat sasaran atau uang kuliah yang terlampau mahal. Hingga pada tataran yang melanggar hukum, seperti masa aksi di depan rektorat, merusak sistem informasi perkuliahan, sampai mensabotase rapat jajaran senat.

Metode pendisiplinan a la abad pencerahan yang sifatnya meniadakan, merepresi, mensensor, mengabstraksikan, menyelubungi, dan menyembunyikan dirasa tak lagi efektif untuk menjinakkan mereka. “Makin diinjak, makin melawan” adalah slogan bagi para mahasiswa pembangkang. Ketika ada ketidakadilan yang ditutup-tutupi, maka dengan cerdik mereka segera menguaknya. Indera mereka tajam, dan perasaan mereka pun peka. Ketika ada ketidakmanusiawian dalam perlakuan kepada mahasiswa, mereka mengadvokasi korban dengan pemberitaan dan pembentukan opini publik. Ketika ada kesalaharahan dalam sistem pendidikan, mereka membuat sistem pendidikan sendiri dengan basis komunitas yang kuat. Ketika ada penyensoran dan pembredelan media kampus, maka mereka membuat media sendiri dan menyebarkannya dengan diam-diam.

Jajaran penguasa sudah cukup dibuat pusing dengan kemilitanan para mahasiswa pembangkang tersebut. Harus ada metode pendisiplinan baru yang lebih efektif demi mempertahankan kemapanan kekuasaan mereka. “Eureka!” Teriak korporat kaya dengan girang saat ia menemukan metode pendisiplinan untuk para mahasiswa pembangkang pengusung ide-ide subversif. Mereka mengusulkan untuk lebih mengintensifkan penggunaan senjata yang bernama wacana budaya pop arus utama. Semua setuju.

Duarr!!! Bagaikan bom kluster, wacana budaya pop pun ditembakkan. Area yang disasar adalah anak kuliahan pada umumnya. Teknologi informasi, hiperrealitas media, dan dunia hiburan menjadi motor wacana budaya pop tersebut menyebar tak tentu arah. Kampus membuka lebar-lebar jalan masuk perusahaan-perusahaan yang ingin menawarkan produk mereka. Sejak saat itu semakin seringlah di area kampus dibuka tenda-tenda produk pemutih wajah, makanan ringan, voucher hp, pembalut wanita, dan berbagai variasi merk pelangsing tubuh. Produsen-produsen televisi swasta tak lagi malu menawarkan mimpi-mimpi popularitas dengan idol-idol-an-nya, atau membuka kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa untuk sedikit mencicipi rasanya masuk TV. Konser-konser dan pertunjukan hiburan yang mendatangkan artis-artis ibukota lebih digiatkan. Hedonisme dan konsumerisme ditunjukkan oleh para petinggi kampus macam dosen dan jajaran rektorat. Disadari atau tidak, di balik itu semua, bersembunyi iming-iming akan kesenangan. “Apa saja yang menyenangkan, itulah yang penting”.

Efek bom wacana tersebut mengenai para mahasiswa yang sebelumnya sudah hedonis dan nge-pop, sekaligus juga kepada para mahasiswa yang baru saja masuk ke dunia perkuliahan. Pengaruh wacana budaya pop arus utama yang sebelumnya sudah banyak dicekokkan oleh media massa kepada para mahasiswa baru ketika mereka masih SMA, menjadi terakumulasi dan semakin mengental ketika mereka memasuki dunia perkuliahan. Konsekuensi logisnya, gerakan mahasiswa untuk perubahan tidak lagi ada kadernya. Hal tersebut disebabkan karena gerakan mahasiswa dirasa tidak memberikan kesenangan seperti yang ditawarkan oleh semangat hedonisme dalam budaya pop. Semakin lama minat mahasiswa untuk terjun di sana dengan sendirinya merosot. Pengaruh gaya hidup mahasiswa dan aktivis-aktivisnya yang semakin terpesona oleh budaya pop menyebabkan pergeseran gerakan mahasiswa. Mahasiswa menjadi malas berorganisasi, bergerak, juga melawan. Karena, mahasiswa yang berorganisasi, bergerak, dan melawan adalah mahsiswa yang “abnormal”. Satu-dua mahasiswa tidak terperangkap budaya pop arus utama, namun sayang mereka menunjukkannya hanya dengan gaya hidup yang banal saja, macam tidak ikut fashion, nongkrong, bersenang-senang, mabuk-mabukan, namun tak ada niat untuk perubahan keadaan sosial. Sidang kuasa pun tersenyum.

Tak bisa dipungkiri, ini adalah ujian terberat bagi para mahasiswa pembangkang yang masih menjaga semangat pelawanan mereka. Seperti tak mau memberikan celah, penguasa pun mengeluarkan senjata mereka lagi, kali ini adalah pengetatan regulasi-regulasi perkuliahan maupun non-perkuliahan. Contoh, masa kuliah dibatasi hanya 5 tahun saja, jumlah SKS yang harus ditempuh diperbanyak, pelaksanaan sistem poin yang membuat mahasiswa menjadi sangat pragmatis, hingga penaikan biaya kuliah yang begitu tinggi. Akibatnya, mahasiswa pun menjadi study-oriented. Pergerakan dan organisasi mati karena dianggap mengganggu perkuliahan dan para mahasiswa pembangkang nasibnya lebih sial, terancam DO. Organisasi sepi karena disorientasi gerakan. Banyak mahasiswa yang memilih berkompromi dengan masuk sistem di kampus, tetap ada yang melanjutkan perlawanan (walaupun sendiri, dan terancam DO) namun berakhir dengan kelelahan dan keputusasaan. Militansi hilang, pergerakan mati, kekuasaan pun tetap langgeng. Senyum sidang kuasa semakin lebar.

Dari refleksi ini kita bisa menarik benang merah cara kerja pendisiplinan subyek kuasa kepada yang dikuasai (meskipun ternyata, subyek kuasa pun juga termasuk hasil kuasa itu sendiri). Mereka sadar bahwa kuasa tak selalu bekerja melalui penindasan dan represi tetapi terutama melalui wacana, normalisasi, dan regulasi. Ini yang disebut Foucault sebagai kontrol sosial yang baru. Bertentangan dengan ideologi pendisiplinan a la abad pencerahan yang telah dijalankan,  tujuan utama kontrol sosial adalah untuk mendepolitisasikan ketidakpuasan sosial dengan menyingkirkan atau mengasingkan  individu yang non-kompromis dan meregulasikan mereka dengan sebuah alat  penjagaan  dan managemen psikologis.
 

Dari sini kita harus menyadari bahwa cara kerja kuasa memang perlu dikuliti untuk mendelegitimasi kekuasaan itu sendiri. Karena kuasa memproduksi realitas dan ritus-ritus kebenaran. Yang didisiplinkan adalah jiwa kita. Psikis, subjektivitas, personalitas, kesadaran dan individualitas kita. Kita menjadi saling mengawasi, bahkan dengan sukarela. lalu kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh subyek kuasa.

Leo Agung Bayu W.

~nataser~

Sebuah Refleksi

Titik refleksi dalam organisasi

1.       Awal dipilih jadi PU di Mubes Luar Biasa

Awal pemilihan PU periode 2010-2011 adalah ketika Mubes luar biasa pada 19 Desember 2010 tahun lalu. Sejak saat itu jabatan PU belumlah menjadi jabatan yang formal melainkan masih bersifat kultural. Warisan dari natas 2009 adalah isu mau dijadikannya natas menjadi organisasi yang lebih struktural. Perlu diketahui, kerangka berpikir kita kala itu adalah seperti ini: organisasi yang struktural adalah organisasi yang rapi dalam bekerja, tiap individu atau divisi mempunyai wilayahnya masing-masing, cenderung kaku, dan mantab dalam hal administrasi. Sedangkan organisasi yang kultural adalah organisasi yang cair, sifat kekeluargaanya begitu kental, dan cenderung kurang tertib dalam bidang administrasi.

Meskipun banyak perdebatan, mana yang paling cocok untuk natas, struktural atau kulturalnya, kebanyakan suara lebih menginginkan natas yang struktural. Batu pijakan pertama menuju ke natas yang lebih struktural adalah pengkaderan angkatan 2010 yang bersifat pembekalan formal dan intens. Dan yang kedua adalah upaya untuk pe-rapi-an natas baik dalam segi fisik maupun yang metafisik.

Selain itu natas perode ini adalah natas yang mencoba-coba sistem baru. Dari ilmu pengetahuan tentang keorganisasian dari LPM-LPM lain, natas mencoba sistem pengkaderan model jenjang karir. Yang dimaksud adalah adanya pembagian tugas yang jelas antar angkatan. Intinya tiap angkatan mempunyai hak dan kewajiban yang beda. Misalnya angkatan 2010 tidak dimasukkan dalam divisi majalah dulu. Atau yang menjadi pengurus diutamakan dari anggota yang sudah aktif 2 tahun di natas, dll.

2.       Masa genting natas episode I

Dalam dinamikanya, natas mengalami masa genting pada awal-awal kepengurusan setelah mubes luar biasa. Model pengkaderan ala 2010 yang menekankan formalitas dan kemampuan profesional malah menjadi bumerang bagi natas sendiri. Ketika itu bisa dilihat berapa banyak anggota angkatan 2010 yang betah di natas. Dari hampir 100 orang pendaftar, saat setelah pengerjaan NHN magang hanya tersisa 20 an orang. Itu jika diukur dari segi kuantitas, dalam kualitas pun dianggap belum cukup mumpuni baik dalam militansi, berwacana, maupun produktifitasnya.

Bukan hanya dalam hal pengkaderan 2010 yang bermasalah, saat itu terdapat sebuah kejadian yang paling mempengaruhi mood berorganisasi untuk kedepannya. Seakan-akan jalinan yang selama ini dibuat di organisasi menjadi runtuh begitu saja. Permasalahan tersebut memang bersifat personal, namun juga erat menyangkut keorganisasian. Ketegangan-ketegangan antar personal pun bermunculan satu per satu, natas terpecah belah menjadi beberapa kubu.

Tidak hanya berhenti di situ saja, muncul permasalahan selanjutnya, yaitu kehadiran teknologi bernama laptop. Tak bisa dipungkiri laptop layaknya pedang bermata dua. Di satu sisi bisa membunuh lawan, namun di sisi lain bisa juga melukai diri sendiri. Seharusnya dengan kehadiran laptop kinerja keorganisasian natas menjadi semakin meningkat, namun apa daya, game lah yang menang. Hasilnya adalah kecanduan game (contohnya PES, Rise of Nation, Warcraft, dll) yang menyebabkan gejala-gejala nataser yang seperti ini: malas, anti sosial, tak pernah lagi berdiskusi, mengalami kemunduran intelektual dan tidak produktif. Masa genting natas episode I ini berlanjut hingga mubes 2010.

3.       Mubes 2010

Musyawarah Besar adalah saat paling sakral dalam dinamika keorganisasian UKPM natas. Setelah selama hampir 2 bulan menjabat sebagai PU ilegal, akhirnya ketika 25 Februari 2010 saya menjadi PU yang legal bagi natas. Ditanggal itu lah para pengurus dilantik di Mubes natas 2010. Berangkat dari kerangka pikir yang sebelumnya (menjadikan natas yang “struktural”) kami, para pengurus harian menetapkan program-program jangka pendek yang sekiranya dapat membawa natas ke arah yang diinginkan, yaitu natas yang lebih profesional dan rapi. Misalnya dengan membuat sistem baru pengambilan uang. Selain itu juga lebih fokus di renstra universitas yang sudah disepakati, yaitu memperkuat jaringan kerja.

4.       Mencoba bersama-sama memperbaiki masa genting natas episode I

Menghadapi situasi natas yang kurang mendukung untuk beroganisasi, maka beberapa nataser yang peduli terhadap organisasi yang dicintainya mencoba mengambil beberapa langkah. Yang pertama adalah mendiskusikan keadaan natas bersama para alumni natas yang masih eksis hingga sekarang (sebut saja Lisis dan Al). Isi diskusi tersebut kurang lebih menguliti kondisi akademik kampus, sistem yang menindas, membuat pemetaan kondisi organisasi dan kampus. Bertolak dari situ para nataser pun mereka-reka apa langkah yang tepat untuk ke depannya.

 Langkah pertama yang dilakukan adalah mengadakan evaluasi besar. Waktu itu evaluasi dilakukan dua tahap, yang pertama adalaha per angkatan yang kedua keseluruhan anggota. Hasil evaluasi dapat dengan mudah ditebak. Angkatan 2008 misalnya, banyak yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, beberapa merasa sendirian, bahkan terdapat kelelahan-kelelahan baik dalam tataran fisik maupun psikis. Angkatan 2009 belajar untuk mengkritik dan menerima kritik dan bagaimana menyelesaikan masalah dengan dewasa. Dari evaluasi tersebut para nataser menyadari bahwa sekarang bukan saatnya lagi untuk dikader, melainkan saatnya mengkader. Selang beberapa detik kemudian para nataser terbuka matanya, bahwa ada angkatan 2010 yang terlunta-lunta dan menunggu untuk dilantik.

Pada proses pelantikan kali ini, dinamika dan mood berorganisasi natas menunjukan tanda-tanda membaik. Semua berjalan tanpa hambatan berarti kecuali jumlah anggota baru natas yang ikut pelantikan tidak mencapai 15 orang. Ini firasat baik bagi natas.

5.       Masa genting natas episode II

Firasat baik ketika pelantikan ternyata hanya berhenti pada firasat saja, kenyataan berkata sebaliknya. Natas mengalami masa yang disebut sebagai masa genting natas episode II. Pada awalnya adalah rapat kerja pertama. Pada rapat ini kami (pengurus hatrian) merencanakan untuk memasukkan anggota baru ke dalam divisi-divisi yang ada sekaligus membicarakan program ke depannya dalam tataran praktis. Namun ternyata sebagian besar dari anggota baru tidak bisa datang dalam rapat penting tersebut. Akhirnya hanya beberapa orang saja yang dipastikan masuk ke dalam divisi-divisi yang ada. Rapat pun diundur. Rapat selanjutnya kondisinya masih belum berubah, entah apa penyebabnya. Antisipasi yang dilakukan hanyalah memasukkan anggota-anggota yang sudah datang. Sedangkan yang tidak datang dimasukkan sekenanya mengingat keterbatasan waktu. (waktu itu menjelang ujian tengah semester).

Waktu berjalan hingga menuju liburan. Nah, masa ini lah yang menurut saya paling mengerikan, yaitu kevakuman dinamika natas yang disebabkan oleh banyaknya kegiatan di luar natas. Beberapa nataser menikuti jaksa, beberapa lagi mengikuti SIMAK, beberapa mengikuti insadha, beberapa mengikuti kerja sambilan, dll, lalu yang tinggal di natas pun bisa ditebak, tinggal beberapa juga. Sampai sekarang saya masih menebak-nebak penyebab banyaknya nataser yang mengikuti kegiatan di luar natas.

Kembali, beberapa nataser yang peduli dengan organisasi kita yang tercinta ini melakukan beberapa tindakan untuk menyembuhkan organisasi kita yang sakit ini. Misalnya dengan menggiatkan kembali diskusi-diskusi baik secara formal maupun informal. Kuantitas nongkrong bareng diperbanyak. Namun ternyata hasilnya belum juga memuaskan. Masih banyak anggota yang terjebak dalam kegiatan yang bersifat ngemo atau G3JG (Galau-galau gak jelas gitu).

6.       Perombakan besar-besaran organisasi

Evaluasi keanggotaan pun diadakan lagi. Satu persatu penyakit organisasi ditelanjangi dan dianalisa. Akhirnya para anggota natas menyepakati bahwa harus ada perombakan keanggotaan. Perombakan ini dilakukan dengan cara pemecatan dan pemberian peringatan. Pada waktu itu ada 12 anggota yang diputuskan untuk dipecat, dan 5 anggota diberi peringatan. Sempat muncul pro-kontra mengenai tindakan tersebut.

7.       Kegagalan tertib administrasi

Kegagalan yang paling menohok adalah ketika natas tidak mengumpulkan beberapa LPJ kegiatan. Dengan alasan itulah rektorat menolak permintaan proposal launching majalah dan dua NHN edisi terakhir. Dari kejadian tersebut bisa dibilang bahwa administrasi natas tahun ini masih kurang tertib. Sungguh ironis melihat kerangka awal berpikir kita adalah menjadikan natas yang lebih terstruktur. Memang kesalahan sepenuhnya tidak terletak di tangan natas. Ada hal-hal yang ganjil yang dilakukan rektorat misalnya tidak adanya pemberitahuan sebelumnya bahwa LPJ kita ada yang belum ditumpuk dan pemberitahuannya disampaikan ketika menjelang tutup buku. Selain itu kegiatan-kegiatan sebelumnya seperti ekspo dan dikdas juga tidak bermasalah dalam pencairan uang. Namun ini menjadi pelajaran berharga bagi saya tentang pentingnya administrasi dalam sebuah organisasi.

8.       Tentang fungsi kontrol PU

Fungsi kontrol. Dari dulu yang paling disorot dari tugas PU adalah soal fungsi kontrol. Harus aya akui bahwa dalam hal fungsi kontrol terhadap anggota masih kurang. Terbukti masih banyak yang mengeluhkan tentang perlunya “dioyak-oyak”. Namun harus diingat juga bahwa natas adalah organisasi yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga untuk menetapkan suatu keputusan, musyawarah adalah jalan terbaik.

9.       Kesimpulan dan saran untuk kepengurusan selanjutnya

Dari urian-uraian sebelumnya kita dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa kepemimpinan natas kali ini termasuk gagal. Indikator yang saya pakai adalah banyaknya penurunan kualitas maupun kuantitas anggota pada tahun ini. Kualitas yang saya maksud adalah militansi, produktifitas, dan kewacanaan. Oleh karena itu, saya sendiri menolak LPJ ini, jika indikator diterimanya LPJ adalah keberhasilan kepemimpinan saya. Dengan ini juga saya patut diberi sanksi keorganisasian yang nanti ketika mubs akan dibahas.

Untuk PU yang selanjutnya jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Perhatian kepada anggota harus diperbesar, jangan terlalu berlarut-larut dalam masalah yang kurang ideologis, tingkatkan motivasi berproduksi, jadi pendengar yang baik, tapi juga jangan terlalu takut untuk bertindak. Terlalu terjebak dalam masalah administrasi memang tidak baik, namun tidak ada salahnya natas lebih tertib dalam hal tersebut. Pengkaderan adalah tugas kita bersama, bukan Cuma PU ataupun litbang. Melihat nataser-nataser 2012 sama saja melihat secercah cahaya di ruang gelap.

10.   Penutup

Ya, memang benar kita keluarga. Namun kita bukan keluarga yang orientasinya hanya bersenang-senang. Kita adalah teman. Ya, itu memang benar. Namun juga bukan sekumpulan orang galau yang hanya disibukkan oleh permasalahan-permasalahan ecek-ecek nan sentimentil namun menguras banyak energi. Natas adalah keluarga, pertemanan, persahabatan, dan organisasi yang diikat oleh sebuah visi besar. Ideologi natas haruslah jelas, jurnalisme transformatif. Jurnalisme yang menggerakkan. Jurnalisme yang membawa perubahan keadaan menuju ke arah yang lebih baik. Ke keadaan dimana tidak ada ruang untuk biaya kuliah yang mahal, ketidakhumanisan, pendidikan yang salah arah, pemiskinan, sistem yang menindas dan ketidakadilan.

Jogjakarta, 25 Februari 2012, pukul 02.00

Buat semua nataser,

                                                                                                                                                      Tabik

seni untuk aku sendiri...hahaha...

pers yang memihak

Arya Gunawan Usis, 
MANTAN WARTAWAN, PEMERHATI MEDIA, KINI BEKERJA UNTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MEDIA DI UNESCO TEHERAN (IRAN). TULISAN INI MERUPAKAN PENDAPAT PRIBADI.

Liputan jurnalistik yang baik dan lengkap haruslah menyajikan kon teks dari satu peristiwa. Dari kon teks inilah akan lahir perspektif atau sudut pandang. Barulah kemudian liputan jurnalistik tersebut akan membawa makna bagi pembaca/pendengar/pemirsa, sehingga menjadi informasi yang bermanfaat, baik sebagai pengetahuan maupun sebagai alat untuk membuat keputusan.

Konteks dan perspektif dalam satu liputan jurnalistik mencakup hal sederhana hingga peristiwa yang rumit. Untuk contoh yang rumit, bisa dikemukakan peristiwa pembunuhan terhadap Usamah bin Ladin.

Satu penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menyuguhkan data yang menakjubkan: dalam periode 1-4 Mei, jumlah berita yang ditulis di seluruh dunia mengenai peristiwa pembunuhan Usamah itu mencapai 120 ribu item, ditambah dengan 100 ribu item di blog, dan hampir 7 juta posting di Twitter digabungkan dengan Facebook. Tentu saja informasi sebanyak ini bisa menciptakan kebingungan, bahkan kesesatan, apabila tidak ditempatkan pada konteks dan perspektif yang jelas. Konteks dan perspektif yang dapat dipakai di sini, misalnya perincian mengenai penyerbuan satuan yang membunuh Usamah, reaksi dari Amerika Serikat dan dunia, perselisihan politik antara Pakistan dan Amerika, kemungkinan munculnya aksi teror sebagai jawaban atas aksi pembunuhan itu, dan riwayat hidup Usamah.

Tulang punggung Konteks dan perspektif adalah tulang punggung liputan jurnalistik. Namun belakangan ini tak jarang dijumpai liputan jurnalistik yang miskin konteks dan perspektif, dengan akibat lanjutan tak banyak makna yang dapat “dibungkus dan dibawa pulang“ oleh pembaca/pendengar/pemirsa. Liputan jurnalistik semacam ini akan tampil “lemas“ dan “lunglai“ karena tak ditopang oleh tulang punggung yang kokoh. Dampak lain yang lebih gawat akibat miskinnya konteks dan perspektif ini adalah peluang besar bagi munculnya bias. Contoh peristiwa paling mutakhir yang berpeluang mengalami nasib seperti ini adalah perang yang tengah berlangsung di Libya. Sabtu petang, 28 Mei lalu, di satu kafe di kawasan Jakarta Pusat berlangsung diskusi yang digagas oleh pengelola mailing list Jurnalisme, yang dihadiri sekitar 30 peserta. Salah seorang pembicara adalah Qaris Tajudin, wartawan Tempo yang ditugasi meliput perang di Libya; sebelumnya dia juga meliput pergolakan di Mesir. Salah satu informasi yang dituturkan Qaris adalah sulitnya mendapatkan informasi dari pihak Tripoli (kubu pemerintah Presiden Qadhafi), karena mereka antiwartawan luar negeri. Situasinya berbanding terbalik dengan kubu pemberontak yang bermarkas di Benghazi: mereka sangat bersahabat dan menyambut hangat kehadiran para wartawan asing. Itu sebabnya, hampir semua wartawan asing yang meliput di Benghazi menempel (embed) ke kelompok pemberontak, untuk mendapatkan akses yang luas bagi liputan mereka, termasuk misalnya bisa ikut sampai ke dekat garis depan.

Embedded journalism alias jurnalisme menempel merupakan praktek yang sah dalam liputan jurnalistik, tapi ia hendaknya dilakukan dengan kesadaran penuh dan tingkat tinggi akan risiko utama yang menghadang: kemungkinan tidak lengkapnya konteks dan perspektif, yang berujung pada terjadinya bias. Ini sudah dibuktikan dengan nyata lewat liputan sebagian besar wartawan Amerika mengenai perang Irak, yang cenderung berpihak ke Amerika karena mereka embedded ke pasukan Amerika. Liputan yang terasa berat sebelah itu terjadi akibat dua kemungkinan: terbatasnya akses ke kubu pihak lawan (dalam hal ini kaum insurgensi di Irak), dan rasa utang budi kepada tentara Amerika karena telah diizinkan mendapatkan akses ke garis depan.

Di Libya, situasi tak lengkapnya konteks dan perspektif ini besar kemungkinan telah pula terjadi. Lihat, misalnya, bagaimana tak banyaknya media yang mau melakukan upaya investigasi terhadap berbagai persenjataan berat yang dimiliki oleh kelompok pemberontak di Benghazi. Qaris mengisahkan kelompok pemberontak hanya bersedia dipotret saat mereka membawa persenjataan sederhana, tapi tidak bersedia jika tengah membawa persenjataan berat. Mungkin itu sebabnya mengapa tak banyak media melaporkan asal usul persenjataan berat milik kelompok pemberontak itu. Santer disebut-sebut pada awal mulai berkobarnya perang bahwa pihak Barat telah memasok persenjataan berat itu, sesuatu yang sebetulnya sempat menimbulkan perdebatan sengit di kalangan negara pendukung serangan atas Libya.

Laporan wartawati Al-Jazeera, Sue Turton, dari Benghazi pada siaran 5 Juni adalah contoh mengenai kemungkinan terjadinya bias akibat embedded journalism. Beritanya mengenai seorang pejuang dari kubu pemberontak, bernama Mohammad, yang melakukan perjalanan sendirian dengan menyamar untuk melihat apa yang dilakukan pasukan Qadhafi. Lalu Sue Turton menyebutkan Mohammad menemukan ranjau antimanusia di tepi Kota Brega, yang ditanam kelompok Qadhafi, untuk menimbulkan kesengsaraan bagi kaum pemberontak. Sue Turton mengacungkan satu unit ranjau itu di depan kamera. Tidak ada verifikasi sama sekali mengenai seberapa jauh kebenaran informasi yang dia peroleh. Bisa saja itu bukan dari Qadhafi. Ini sama halnya dengan apa yang sering kita saksikan dalam peristiwa penangkapan atau pembunuhan teroris di Indonesia, yang bersamaan dengan penangkapan itu ditemukan juga bahan peledak, senjata, buku-buku, dan video yang berisi ajaran radikal.

Asal-muasal Jangan-jangan konteks dan perspektif besar mengenai perang Libya ini bahkan telah hilang dari pemahaman sebagian para wartawan peliputnya. Tak banyak lagi yang ingat riwayat lahirnya serangan atas Libya itu sebetulnya berasal dari upaya “penyelamatan muka“ Presiden Amerika Barack Hussein Obama. Saat bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, 26 Februari, Obama mengomentari kerusuhan politik di Libya dengan mengatakan Qadhafi telah kehilangan legitimasinya, dan karena itu “harus angkat kaki“. Saat itu konflik dalam negeri di Libya baru berlangsung kurang dari dua pekan.

Namun ternyata Obama salah hitung, karena berhari-hari setelahnya Qadhafi tak juga surut ke pinggir gelanggang. Karena telanjur sudah memerintahkan agar Qadhafi harus angkat kaki, dicarilah cara untuk meyakinkan sekutu Amerika agar mendukung rencana pemberlakuan kebijakan no-fly zone terhadap Libya, yang kemudian disahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 Maret.

Setelah itu, Obama sempat berkomentar bahwa Amerika akan “duduk di kursi belakang/penumpang”, dan bukan pengendali serangan. Namun kenyataan di lapangan berbeda, karena Amerika justru menjadi pemimpin serangan sampai hari ke-9, saat kemudi kemudian diambil alih NATO.

Banyak kritik dialamatkan kepada Obama dan Amerika, juga PBB dan NATO, atas serangan ini, karena mereka melanggar kedaulatan negara, dan bisa menjadi preseden buruk di masa mendatang, ketika satu negara berdaulat bisa dengan mudah diserang asalkan pandai mencari justifikasinya. Dalam kasus Libya, justifikasinya adalah ingin menyelamatkan warga sipil dari kekerasan rezim Qadhafi. Padahal masih ada berbagai upaya yang dapat ditempuh, misalnya pengetatan sanksi ekonomi, pembekuan aset, dan penguatan gerakan masyarakat sipil di dalam negeri.

Banyak orang sepakat, Qadhafi bukanlah pemimpin teladan; ia memiliki catatan buruk di bidang hak asasi dan kemerdekaan berpendapat, misalnya. Namun langkah menyerang Libya juga satu catatan buruk yang kini telah tertoreh di buku sejarah dunia.

Konteks dan perspektif besar di atas seyogianya menjadi panduan para wartawan peliput perang Libya, sehingga para wartawan tersebut tidak akan dengan mudah terjebak dalam sikap berpihak kepada salah satu kubu (dalam hal ini, sebagian besar wartawan, terutama dari negara-negara Barat, menunjukkan keberpihakan atau setidaknya simpati mereka kepada kelompok pemberontak Benghazi). Hanya itulah satu-satunya cara memperkaya pemahaman publik. Jika ini tak berhasil dilakukan, akan dengan mudah hasil liputan wartawan yang sebagian besar menempel ke kelompok pemberontak mengandung bias yang bisa menyesatkan, atau setidaknya menyajikan potret yang tak lengkap mengenai satu peristiwa penting yang kompleks, sebagai akibat minimnya konteks dan perspektif. ●